Indonesia
merupakan negara kepulauan terbesar di Dunia. Kawasannya yang dikelilingi
gunung-gunung merapi menjadikan Indonesia memiliki lahan-lahan subur yang cocok
ditanami berbagai macam tumbuhan. Tidak hanya itu, Indonesia juga dikarunai
berbagai macam budaya dari penduduknya yang berasal dari berbagai suku, ras,
dan agama. Itu semua menjadikan Indonesia sebagai tempatnya surga dunia yang
diidam-idamkan semua bangsa di Dunia.
Dengan
Kompleksitas kekayaan alam Indonesia yang tidak terhitung tersebut tidak heran
jika bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur dan menjadi bangsa terkaya di Dunia.
Tapi ketika berbicara idealitas suatu bangsa yang memiliki kekayaan alam yang
sangat berlimpah seperti Indonesia, maka kita akan dihadapkan pada kondisi
dimana bangsa lain akan berupaya mengekploitasi kekayaan alam Indonesia demi
kekayaan negaranya sendiri.
Tidak
jarang negara-negara yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah seperti Indonesia
mamiliki masyarakat yang terbelakang dan memiliki utang luar negeri yang begitu
besar, hal tersebut karena ketidak mampuan bangsa Indonesia dalam menghadapi
dinamika dalam dan luar negerinya, sehingga berbagai kesenjangan terjadi di Indonesia,
mulai dari kesenjangan ekonomi, pendidikan, bahkan hukum sekalipun. Tidak jarang
keadilan digadaikan demi memenuhi hawa nafsu segelintir kelompok masyarakat,
sehingga berdampak pada perilaku anarkis dari beberapa golongan yang telah
diambil hak mendapat keadilannya.
Kesenjangan-kesenjangan
dikalangan masyarakat terus terjadi hingga saat ini. Kesenjangan-kesenjangan
tersebut yang pada awalnya mendapat respon keras dari beberapa golongan, saat
ini seakan telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat Indonesia, kenapa
tidak? Ketika di daerah pedesaan yang notabene memerluka peran pemerintah dalam
membangun infratruktur dan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas
seakan sekarang telah dipolitisasi. Artinya tidak jarang proyek pembangunan
infrastruktur dan masyarakat dijadikan sebuah lahan oleh kebanyakan orang untuk
mendapatkan keuntungan, sehingga Mindset yang terbangun dikalangan
masyarakat adalah proyek sebagai penghasilan, bukan pembangunan.
Kesenjangan-kesenjangan
yang terjadi di masyarakat seharusnya tidak terjadi dinegara yang menganut
ekonomi kerakyatan ini, sebuah model perekonomian yang menepis segala macam
kapitalisme yang berusaha menggerogoti bangsa ini. Tapi sayangnya di Indonesia sendiri
terjadi kesenjangan antara realita yang terjadi dengan keharusan yang
semestinya terjadi di negeri tercinta ini.
Kesenjangan yang dimaksud adalah adanya ketidak sesuaian antara sistem
ekonomi kerakyatan yang didengung-dengungkan dengan sistem ekonomi kapital yang
dilaksanakan.
Demokrasi
Kesenjangan-kesenjangan
yang terjadi tentunya tidak akan lepas dari adanya peran politisi di negeri
ini. Indonesia yang yang menganut sistem demokrasi menjadikan Indonesia sebagai
negara yang dinamis, hal tersebut karena kentalnya dinamika politik di negeri
ini. Dinamika politik tersebut tidak hanya terjadi dikalangan para politisi
partai politik, tapi lebih luas lagi hal tersebut juga terjadi dikalangan para
pengusaha. Peran pengusaha dalam dunia politik di tanah air sangat kuat, kenapa
demikian? Karena dalam setiap kontestasi politik di tanah air pasti memerlukan
kos politik, dan para pengusa Inklud didalamnya dengan menawarkan
bantuan dana, tentunya itu semua tidak gratis.
Kontrak
politik antara para pengusaha dengan para politisi bisa berupa kebijakan yang
berpihak kepada para pengusaha atau bisa juga berupa lahan pertambangan.
Contohnya ketika ada salah seorang politisi yang didukung oleh salah seorang
pengusaha menang dalam kontestasi politik, maka tidak sedikit kebijakan yang
dia tetapkan menguntungkan pada pengusaha tersebut, dan hal ini biasa kita
sebut dengan Cartle Oligarki.
Tidak
hanya karena adanya kontrak politik antara Parpol dengan para pengusaha, tapi
lebih dari itu juga karena minimnya kesadaran masyarakat kita dalam berpolitik,
sehingga tidak jarang masyarakat kita terjebak dalam Mindset Money Politic
yang hanya menawarkan kesejahteraan sementara. Menyebarnya Mindset Money
Politic dalam masyarakat juga didukung oleh kurangnya kesadaran masyarakat
dalam berpolitik, dan hal demikian telah mencoreng idealitas konsep demokrasi
di negeri ini.
Dari
adanya problematika yang bersifat kompleks seputar demokrasi di negeri ini, Dedi
Mulyadi berusaha mengklasifikasikan demokrasi menjadi tiga sesuai dengan
tingkat kesadaran masyarakat Indonesia. Pertama, demokrasi langsung,
dalam demokrasi ini diisi oleh masyarakat yang benar-benar sadar akan
pentingnya politik bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa ini. Kedua,
demokrasi tunjukan, dalam tipe yang kedua ini diterapkan bagi masyarakat yang
kurang sadar akan pentingnya politik dalam menyejahterakan bangsa. Ketiga,
demokrasi perwakilan yang diterapkan bagi masyarakat yang tidak sadar akan
pentingnya politik dalam menyejahterakan bangsa.
Dari
ketiga macam demokrasi tersebut, saat ini bangsa Indonesia dihadapkan pada
kondisi dimana masyarakatnya kurang faham terhadap pentingnya politik dalam
menciptakan masyarakat yang sejahtera, dan demokrasi langsung yang diterapkan,
Hal tersebut seolah menjadi dilema bagi bangsa Indonesia. Pantaslah jika
praktik Money Politic menjamur dan menjadi bagian dari budaya masyarakat
Indonesia saat ini.
Politisasi
pendidikan
Jika
kita berbicara tentang menjamurnya Mindset Money Politic dalam
masyarakat, maka tidak akan lepas dari adanya peran pendidikan didalamnya.
Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana dalam upaya mengoptimalkan
potensi dasar manusia yang berupa Intelektual Quetion, Emosional Question,
dan Spiritual Question. Tapi seiring carut marutnya kontestasi
perpolitikan di Indonesia dan menyebarkan paradigma Money Politic dikalangan
masyarakat Indonesia menyebabkan usahan pendidikan di negeri ini seakan tidak
membuahkan hasil. Pendidikan yang menjadi harapan satu-satunya dalam
memperbaiki moral bangsa tidak lepas dari jamahan Money Politic.
Hal
tersebut dibuktikan dengan banyaknya para pendidik yang tidak mendidik,
maksudnya adalah tidak sedikit para pendidik yang telah mengalami perubahan
orientasi dalam mengajar. Sehingga yang terjadi adalah berbondong-bondongnya
para pendidik dalam mengejar pangkat dan tunjangan yang tujuannya hanya untuk
kepuasan pribadi dan keluarganya, padahal pendidikan merupakan asal-muasal para
politisi di negeri ini. Jika pendidikan di negeri ini baik, maka akan baik pula
SDM yang dikeluarkan. Ada sebuah hadits yang mengatakan:
العلم امام
العمل, والعمل تابعه
“Ilmu adalah imamnya amal, dan amal mengikuti
ilmu”
Hadits
tersebut menunjukkan begitu pentingnya pendidikan dalam menciptakan
manusia-manusia yang berilmu dalam bermoral tinggi. Karena dengan adanya
manusia yang berilmu dan bermoral tinggi, maka Money Politic tidak akan
mudah masuk kedalam konstruk berfikir masyarakat Indonesia.
Penutup
Kesenjangan
sosial masyarakat Indonesia yang merupakan kesenjangan ekonomi pada dasarnya terjadi
karena ketidak mampuan sistem perpolitikan bangsa Indonesia dalam menghadapi
dinamika di dalam dan luar negeri yang notabene ada karena adanya upaya
eksploitasi bangsa asing untuk menguas kekayaan alam Indonesia, eksploitasi
yang dilakukan tersebut tidak dilakukan secara sederhana, tapi dilakukan secara
kompleks, mulai dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Sehingga
berdampak pada adanya ketidak sucian penerapan demokrasi di negeri ini, dan hal
tersebut diperparah dengan adanya politisasi pendidikan di negeri ini.
Oleh
sebab itu, adanya tindakan tegas dari komponen pemerintah sangat diperlukan
dalam membendung problematika sosial yang bersifat multidimensi tersebut,
tindakan tegas yang dimaksud adalah sebuah keberanian dalam bertindak tanpa adanya
tendensi dari pihak lain. disamping itu juga perlu adanya pembenahan dalam
kebijakan pendidikan, karena melalui pendidikan para politisi lahir, dan
melalui politik birokrasi kebijakan pendidikan dapat ditetapkan.

