POLITIK DALAM KESENJANGAN SOSIAL

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di Dunia. Kawasannya yang dikelilingi gunung-gunung merapi menjadikan Indonesia memiliki lahan-lahan subur yang cocok ditanami berbagai macam tumbuhan. Tidak hanya itu, Indonesia juga dikarunai berbagai macam budaya dari penduduknya yang berasal dari berbagai suku, ras, dan agama. Itu semua menjadikan Indonesia sebagai tempatnya surga dunia yang diidam-idamkan semua bangsa di Dunia.

Dengan Kompleksitas kekayaan alam Indonesia yang tidak terhitung tersebut tidak heran jika bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur dan menjadi bangsa terkaya di Dunia. Tapi ketika berbicara idealitas suatu bangsa yang memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah seperti Indonesia, maka kita akan dihadapkan pada kondisi dimana bangsa lain akan berupaya mengekploitasi kekayaan alam Indonesia demi kekayaan negaranya sendiri.

Tidak jarang negara-negara yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah seperti Indonesia mamiliki masyarakat yang terbelakang dan memiliki utang luar negeri yang begitu besar, hal tersebut karena ketidak mampuan bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika dalam dan luar negerinya, sehingga berbagai kesenjangan terjadi di Indonesia, mulai dari kesenjangan ekonomi, pendidikan, bahkan hukum sekalipun. Tidak jarang keadilan digadaikan demi memenuhi hawa nafsu segelintir kelompok masyarakat, sehingga berdampak pada perilaku anarkis dari beberapa golongan yang telah diambil hak mendapat keadilannya.

Kesenjangan-kesenjangan dikalangan masyarakat terus terjadi hingga saat ini. Kesenjangan-kesenjangan tersebut yang pada awalnya mendapat respon keras dari beberapa golongan, saat ini seakan telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat Indonesia, kenapa tidak? Ketika di daerah pedesaan yang notabene memerluka peran pemerintah dalam membangun infratruktur dan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas seakan sekarang telah dipolitisasi. Artinya tidak jarang proyek pembangunan infrastruktur dan masyarakat dijadikan sebuah lahan oleh kebanyakan orang untuk mendapatkan keuntungan, sehingga Mindset yang terbangun dikalangan masyarakat adalah proyek sebagai penghasilan, bukan pembangunan.

Kesenjangan-kesenjangan yang terjadi di masyarakat seharusnya tidak terjadi dinegara yang menganut ekonomi kerakyatan ini, sebuah model perekonomian yang menepis segala macam kapitalisme yang berusaha menggerogoti bangsa ini. Tapi sayangnya di Indonesia sendiri terjadi kesenjangan antara realita yang terjadi dengan keharusan yang semestinya terjadi di negeri tercinta ini.  Kesenjangan yang dimaksud adalah adanya ketidak sesuaian antara sistem ekonomi kerakyatan yang didengung-dengungkan dengan sistem ekonomi kapital yang dilaksanakan.

Demokrasi

Kesenjangan-kesenjangan yang terjadi tentunya tidak akan lepas dari adanya peran politisi di negeri ini. Indonesia yang yang menganut sistem demokrasi menjadikan Indonesia sebagai negara yang dinamis, hal tersebut karena kentalnya dinamika politik di negeri ini. Dinamika politik tersebut tidak hanya terjadi dikalangan para politisi partai politik, tapi lebih luas lagi hal tersebut juga terjadi dikalangan para pengusaha. Peran pengusaha dalam dunia politik di tanah air sangat kuat, kenapa demikian? Karena dalam setiap kontestasi politik di tanah air pasti memerlukan kos politik, dan para pengusa Inklud didalamnya dengan menawarkan bantuan dana, tentunya itu semua tidak gratis.

Kontrak politik antara para pengusaha dengan para politisi bisa berupa kebijakan yang berpihak kepada para pengusaha atau bisa juga berupa lahan pertambangan. Contohnya ketika ada salah seorang politisi yang didukung oleh salah seorang pengusaha menang dalam kontestasi politik, maka tidak sedikit kebijakan yang dia tetapkan menguntungkan pada pengusaha tersebut, dan hal ini biasa kita sebut dengan Cartle Oligarki.

Tidak hanya karena adanya kontrak politik antara Parpol dengan para pengusaha, tapi lebih dari itu juga karena minimnya kesadaran masyarakat kita dalam berpolitik, sehingga tidak jarang masyarakat kita terjebak dalam Mindset Money Politic yang hanya menawarkan kesejahteraan sementara. Menyebarnya Mindset Money Politic dalam masyarakat juga didukung oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpolitik, dan hal demikian telah mencoreng idealitas konsep demokrasi di negeri ini.

Dari adanya problematika yang bersifat kompleks seputar demokrasi di negeri ini, Dedi Mulyadi berusaha mengklasifikasikan demokrasi menjadi tiga sesuai dengan tingkat kesadaran masyarakat Indonesia. Pertama, demokrasi langsung, dalam demokrasi ini diisi oleh masyarakat yang benar-benar sadar akan pentingnya politik bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa ini. Kedua, demokrasi tunjukan, dalam tipe yang kedua ini diterapkan bagi masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya politik dalam menyejahterakan bangsa. Ketiga, demokrasi perwakilan yang diterapkan bagi masyarakat yang tidak sadar akan pentingnya politik dalam menyejahterakan bangsa.

Dari ketiga macam demokrasi tersebut, saat ini bangsa Indonesia dihadapkan pada kondisi dimana masyarakatnya kurang faham terhadap pentingnya politik dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera, dan demokrasi langsung yang diterapkan, Hal tersebut seolah menjadi dilema bagi bangsa Indonesia. Pantaslah jika praktik Money Politic menjamur dan menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia saat ini.

Politisasi pendidikan

Jika kita berbicara tentang menjamurnya Mindset Money Politic dalam masyarakat, maka tidak akan lepas dari adanya peran pendidikan didalamnya. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana dalam upaya mengoptimalkan potensi dasar manusia yang berupa Intelektual Quetion, Emosional Question, dan Spiritual Question. Tapi seiring carut marutnya kontestasi perpolitikan di Indonesia dan menyebarkan paradigma Money Politic dikalangan masyarakat Indonesia menyebabkan usahan pendidikan di negeri ini seakan tidak membuahkan hasil. Pendidikan yang menjadi harapan satu-satunya dalam memperbaiki moral bangsa tidak lepas dari jamahan Money Politic.

Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya para pendidik yang tidak mendidik, maksudnya adalah tidak sedikit para pendidik yang telah mengalami perubahan orientasi dalam mengajar. Sehingga yang terjadi adalah berbondong-bondongnya para pendidik dalam mengejar pangkat dan tunjangan yang tujuannya hanya untuk kepuasan pribadi dan keluarganya, padahal pendidikan merupakan asal-muasal para politisi di negeri ini. Jika pendidikan di negeri ini baik, maka akan baik pula SDM yang dikeluarkan. Ada sebuah hadits yang mengatakan:

العلم امام العمل, والعمل تابعه

“Ilmu adalah imamnya amal, dan amal mengikuti ilmu”

Hadits tersebut menunjukkan begitu pentingnya pendidikan dalam menciptakan manusia-manusia yang berilmu dalam bermoral tinggi. Karena dengan adanya manusia yang berilmu dan bermoral tinggi, maka Money Politic tidak akan mudah masuk kedalam konstruk berfikir masyarakat Indonesia.

Penutup

Kesenjangan sosial masyarakat Indonesia yang merupakan kesenjangan ekonomi pada dasarnya terjadi karena ketidak mampuan sistem perpolitikan bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika di dalam dan luar negeri yang notabene ada karena adanya upaya eksploitasi bangsa asing untuk menguas kekayaan alam Indonesia, eksploitasi yang dilakukan tersebut tidak dilakukan secara sederhana, tapi dilakukan secara kompleks, mulai dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Sehingga berdampak pada adanya ketidak sucian penerapan demokrasi di negeri ini, dan hal tersebut diperparah dengan adanya politisasi pendidikan di negeri ini.

Oleh sebab itu, adanya tindakan tegas dari komponen pemerintah sangat diperlukan dalam membendung problematika sosial yang bersifat multidimensi tersebut, tindakan tegas yang dimaksud adalah sebuah keberanian dalam bertindak tanpa adanya tendensi dari pihak lain. disamping itu juga perlu adanya pembenahan dalam kebijakan pendidikan, karena melalui pendidikan para politisi lahir, dan melalui politik birokrasi kebijakan pendidikan dapat ditetapkan.